MLM Syariah Tidak Mengenal Skema Piramida

MLM Syariah Tidak Mengenal Skema Piramida

Mujereslibresyenpaz –┬áKegiatan multilevel marketing (MLM) sangat populer di masyarakat. Sistem pemasaran yang digerakkan ini merupakan salah satu strategi pemasaran di mana penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi dari penjualannya tetapi juga dari penjualan penjual lain yang mereka rekrut.

Ada sejumlah keuntungan melakukan aktivitas MLM ini. Seperti mendatangkan penghasilan pasif yang lumayan selain gaji reguler yang Anda terima setiap bulan. Mereka juga melatih setiap distributor untuk mempertajam kemampuan komunikasi dengan downline mereka guna membentuk personal sales spirit yang kuat, sekaligus untuk memperluas hubungan.

Sayangnya, tidak dapat disangkal bahwa kegiatan MLM juga memiliki kelemahan. Menurut Tarmizi Yusuf, penulis ‘Strategi MLM Cerdas dan Halal’, distributor MLM bukanlah pengusaha tetapi hanya pengikut sistem hierarki yang kompleks di mana mereka memiliki sedikit kendali. Karena itu mereka dikendalikan oleh sistem yang berkuasa dan tidak bisa bebas.

MLM berdampak negatif pada sektor riil. Karena di MLM peredaran uang hanya ada di lingkungan bisnis dan sudah pasti mengurangi produktivitas masyarakat untuk bekerja sebagaimana makna sebenarnya dari bekerja. Yusuf menegaskan, MLM membuat orang lain tidak mau mencoba mengubah modal menjadi kegiatan bisnis di sektor riil. Padahal sektor riil membutuhkan modal yang cukup banyak.

Perlu juga diperhatikan bahwa pemerintah tidak menjamin keamanan pelanggan yang berputar di sekitar bisnis MLM. Dalam kasus terburuk, bahkan mungkin ada likuidasi; Uang milik pelanggan MLM tidak dapat dikembalikan, atau hangus.

Oni Sahroni, yang menanggapi maraknya insiden penipuan MLM dan menanggapi keraguan publik terhadap bisnis ini, telah memberikan sejumlah kriteria untuk dapat menggolongkan MLM sebagai MLM Islami.

Menurut anggota Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia kriteria MLM syariah bukan money game (skema piramida), ada objek transaksi nyata yang halal, tidak ada update pasar yang berlebihan dan eksploitasi. dan penugasan didasarkan pada prestasi kerja. Di antaranya, bisnis MLM memiliki sertifikat dari regulator, asosiasi terkait, dan sertifikat DSN MUI.

Kesimpulan hukum Sahroni berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi MLM, review fatwa DSN, kajian ilmuwan MLM, prinsip muamalah dan regulasi terkait MLM. Menurutnya, yang terpenting di antara kriteria MLM syariah adalah tidak memasukkan perjudian atau lebih spesifiknya tidak menjalankan skema piramida, seperti pada Pasal 9 UU No.7 / 2014 tentang perdagangan. “Distributor dilarang menggunakan skema piramida untuk mendistribusikan barang.”

Skema piramida adalah suatu kegiatan usaha yang menggunakan partisipasi mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung, nanti atau setelah bergabung dengan mitra usaha.

Sedangkan money games adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat atau melipatgandakan uang dengan menggunakan pemberian komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra usaha baru dan bukan dari hasil penjualan produk atau hasil penjualan produk, tetapi produk tersebut hanya sebagai kamuflase. . atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa muamalah fiqh, money play memenuhi unsur gharar, maisir dan mukhatarah.

Kedua, khusus dalam Fatwa DSN-MUI no. 75 tentang pedoman penjualan langsung dengan tingkat syariah (PBLS) beberapa tambahan rambu disebutkan, yaitu (a) ada sebenarnya objek transaksi halal yang diperdagangkan berupa barang atau jasa produk, (b) tidak ada penyimpanan yang berlebihan dan eksploitasi tidak , sehingga merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan kualitas yang diperoleh, (c) Instruksi yang diberikan perusahaan kepada anggota, baik dalam ukuran maupun bentuk, harus didasarkan pada kinerja aktual yang berhubungan langsung dengan volume atau nilai penjualan barang atau produk, dan pendapatan utama mitra usaha di PLBS harusnya.

Selain itu, (d) jumlah bonus yang diberikan perusahaan harus jelas apabila transaksi sesuai dengan tujuan penjualan yang ditetapkan perusahaan, (e) di antara skema yang dapat diterapkan, skema bai yang mengacu pada Fatwa DSN -MU Tidak. 4/2000 tentang murabahah. Skema wakalah bil ujrah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/2006 tentang wakalah bil ujrah tentang asuransi syariah, skema ju’alah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 62/2007 tentang akad ju’alah, dan akad ijarah dalam Fatwa DSN MUI No. 9/2000 tentang pendanaan ijarah.

Keuntungan perusahaan karena itu termasuk margin jual beli. Sedangkan pendapatan anggota merupakan imbalan dari skema jualah atau imbalan dari skema ijarah atau wakalah bil ujrah.

Diantara cara untuk mengetahui kepatuhan syariah adalah dengan (a) surat izin penjualan langsung sesuai dengan Permendag 32 / Jt-HARI / PER / 8/2008 tentang pelaksanaan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung dan sertifikat dari kesatuan asosiasi penjualan langsung untuk memastikan bahwa model permainan uang MLM disimpan. Dan (b) memiliki sertifikat kepatuhan syariah dari DSN MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Sumber: Forever Healthy Indonesia