KPAI Anggap Tepat Pencabutan Lampiran Perpres Investasi Miras

KPAI Anggap Tepat Pencabutan Lampiran Perpres Investasi Miras

Mujereslibresyenpaz – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meyakini langkah yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencabut keputusan presiden terkait investasi minuman keras (alkohol). Hal tersebut sejalan dengan semangat mengedepankan keselamatan anak.

“Iklim investasi yang mengancam lingkungan, tatanan moral, tatanan etis, seperti produk alkohol, harus dihindari. Ini adalah prinsip kehati-hatian. Dan bagian dari merawat masa depan Indonesia dan mencabut kebijakan ini adalah membicarakan masa depan Generasi kita, kata Jasra dalam keterangannya, Selasa, Jasra mengatakan, asalkan tidak legal, produk alkohol telah menelan banyak korban anak, misalnya banyaknya kasus anak yang meninggal akibat meminum minuman ilegal ini. Apalagi jika alkohol dibiarkan beredar bebas. Menurut Jasra, pengawasan peredaran alkohol di masyarakat masih belum optimal. Karena menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini tidak lebih dari kata-kata yang tertera pada kemasan minuman beralkohol.

Adapun tanggung jawab jika minuman keras sampai ke anak-anak, produsen minuman keras dan penyalur tidak ada di tangan. “Tapi ada laporan rutin yang melarang anak meminum minuman beralkohol, sebenarnya sangat sulit dicegah di tingkat akar rumput. Jadi lebih menunjukkan regulasi yang pengawasannya sangat buruk,” ujarnya di https://www.sukabuminewsupdate.com/

Bicara tentang cukai rokok

Jasra juga menyinggung tentang upayanya menaikkan cukai rokok. Pasalnya, menurut Jasra, minuman beralkohol sama bahayanya dengan rokok bagi anak. “Sama halnya jika kita ingin menurunkan angka kejadian merokok pada anak, bukannya menaikkan cukai, tapi kenyataannya angka kejadian perokok anak meningkat tajam. Dan tentunya juga terjadi kasus alkohol dan narkoba,” ujarnya. Ia berharap kenaikan cukai rokok bisa mengurangi paparan asap rokok pada anak. Sekaligus menjawab tantangan kerusakan lingkungan dan kerusakan generasi bangsa akibat rokok.

“Kami berharap berbagai produk yang dibatasi karena pengaruh lingkungan, merugikan kesehatan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak harus terus dipantau. Meski memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah dan Pempus, pengawasan bukan karena dampaknya yang luar biasa. dan harus ditekan, ‘katanya

Jokowi mengingat keterikatannya pada keputusan presiden tentang investasi alkohol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan untuk mencabut penyitaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang memperbolehkan investasi minuman keras atau alkohol di empat wilayah di Indonesia. Perpres ini sebelumnya sudah ditandatangani pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi. “Saya sudah putuskan lampiran keputusan presiden mengenai pembukaan investasi baru di industri minuman keras yang mengandung alkohol, dan saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi, Selasa (2 / dalam jumpa pers di Youtube di Jakarta). sekretariat presiden). 3/2021). Hal itu diputuskannya setelah mendapat masukan dari para ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian masukan dari tokoh agama dan ormas lainnya di berbagai daerah. “Setelah mendapat masukan dari ulama MUI Nahdlatul Ulama NU Muhammadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lainnya, serta masukan dari provinsi dan daerah,” kata Jokowi. Aturan mengenai investasi alkohol memang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden 10/2021. Ini berisi daftar bidang bisnis dengan persyaratan tertentu. Industri alkohol disertakan. Dimana terdapat tiga jenis bidang usaha. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua industri minuman tersebut mengandung alkohol anggur. Ketiga industri minuman itu mengandung malt. Ketiga bidang bisnis tersebut mengandung persyaratan yang sama. Investasi baru dapat dilakukan di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Dengan catatan. Harus memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan untuk penanaman modal di luar provinsi diperlukan izin. Nantinya, ketua dewan koordinasi investasi akan mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dari gubernur setempat. Selain produksi minuman keras, pemerintah juga mengizinkan pengecer jalanan untuk menjual minuman keras atau minuman beralkohol. Namun, ada syaratnya. Jaringan dan situs distribusi harus disiapkan secara khusus.